DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Dari sekian banyak instrumen internasional tentang hak asasi manusia, tidak satu pun yang mendefinisikan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga internasional sengaja tidak memberikan definisi tentang hak asasi manusia didalam instrumen internasional karena definisi justru bisa membatasi ruang lingkup hak asasi manusia. Selain itu, pendefinisian hak asasi manusia didalam instrumen sulit dilakukan karena banyak ragam sumber-sumber yang menjadi dasar dibentuknya hak asasi manusia internasional tersebut. Oleh karena itu, instrumen internasional hanya menyediakan unsur-unsur yang ada didalam hak asasi manusia.

Definisi tentang hak asasi manusia bisa ditemukan dari ‘yurisprudensi’ hakim mahkamah internasional dan badan-badan hak asasi manusia yang dibentuk khusus untuk menerjemahkan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara. Misalnya, definisi dan konsep hak sipil dan politik yang menyeluruh bisa ditemukan didalam rekomendasi dan pendapat Komite Hak Sipil dan Politik. Keputusan hakim di suatu negara atau organisasi negara-negara seperti Uni Eropa juga bisa dijadikan sumber hukum untuk menemukan definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia.

Penggunaan yurisprudensi tentang hak asasi manusia internasional merupakan salah satu ciri khas hukum internasional. Misalnya, yurisprudensi hakim pada Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional, Komite HAM PBB dan sumber jurisprudensi lainnya. Selain itu, tentu hukum internasional juga menggunakan aturan yang ada didalam instrumen HAM internasional.

Hak asasi manusia secara alamiah bisa berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar suatu masyarakat tertentu. Jika melihat sejarahnya, hak asasi manusia internasional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di negara-negara barat yang lebih mengedepankan hak-hak sipil dan politik dari individu-individu didalam suatu negara. Hak-hak tersebut cenderung membatasi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya. Misalnya, hak individu untuk berekspresi, beragama, berserikat atau berkumpul, untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu atau untuk ikut serta didalam sistem pemerintahan.
Ada banyak pengertian tentang hak asasi manusia tetapi tulisan ini mengambil pengertian tentang hak asasi manusia dari Jack Donnelly. Saya menggunakan pengertian yang diajukan oleh Donnelly karena pendapatnya memenuhi elemen-elemen hak asasi manusia yang diatur didalam instrumen hukum internasional. Definisi tersebut mencakup ruang lingkup hak asasi yang luas dan tidak mengandung konflik kepentingan baik kepentingan negara maupun warga negaranya.

Menurut Donnelly, hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal, bukan keuntungan, tanggungjawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi melainkan diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia. Seseorang tidak perlu mempunyai status tambahan kecuali sifat alamiah manusia sebagai makhluk yang bermartabat untuk mendapatkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, definisi dari hak asasi manusia bersifat universal karena hak asasi manusia harus selalu mempunyai dimensi yang sama di manapun manusia berada.

Karena sifat hak asasi manusia adalah universal, maka hak tersebut tidak saja harus diberikan kepada semua individu melainkan juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan haknya. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materi lainnya seperti melihat latar belakang atau ciri fisik seseorang, melainkan harus dilaksanakan dengan asas persamaan hak ‘the right to equality’ bagi sesama manusia. Hal ini harus dilakukan karena hak tersebut bukan sebuah ‘keuntungan atau keistimewaan’ yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Berdasarkan konsep dasar tersebut, hak asasi manusia harus diberikan secara menyeluruh, tidak mendasarkan pada sebab lain kecuali melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Melihat dari konsep dasar hak asasi manusia tersebut, hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan usaha dari lembaga internasional untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, semakin baik perlindungan dan pemberian hak asasi manusia, maka penghargaan negara atas martabat manusia yang ada didama jurisdiksinya juga semakin baik. Manusia tidak bisa dilepaskan dari hak-hak dasarnya untuk menjadi makhluk yang bermartabat karena ketika manusia kehilangan haknya, maka secara teori dia bukan sebagai makhluk yang bermartabat.
Untuk mendapatkan hak asasi manusia, seseorang tidak perlu menjadi mahkluk atau berperilaku secara khusus melainkan hanya berdasarkan statusnya sebagai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Status sebagai manusia itulah yang menyebabkan dia berhak untuk menerima hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dasar dari hak asasi manusia yang universal, tidak mengenal stratifikasi sosial atau praktik-praktik lain yang membedakan status dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya, hak asasi manusia harus diberikan kepada manusia berdasarkan sifat dasar hak asasi manusia yang harus diberikan kepada semua manusia tanpa melihat status sosial seseorang. Jika dia manusia, maka sudah seharusnya dia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya.

Tidak ada kekuasaan apapun yang berhak untuk menghalangi seseorang untuk menjadi manusia dan tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hak-hak dasar manusia tidak bisa dikurangi meskipun dengan alasan untuk melindungi kepentingan negara karena sifat dari hak asasi manusia adalah alamiah yang akan selalu melekat erat dimanapun manusia itu hidup.

Disamping itu atas dasar kealamiahan hak asasi manusia, semua jenis tindakan manusia juga harus ‘memperhatikan’ hak-hak manusia lainnya. Artinya, ketika seseorang mengklaim haknya, maka dia juga harus menghormati hak orang lain karena pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan kebebasan orang lain. Semua manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada pembedaan hak tersebut atas dasar perbedaan warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa atau atas dasar perbedaan apapun. Oleh karena itu, pelaksaan hak tidak boleh semena-mena karena hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain dengan prinsip proporsionalitas didalam hak asasi manusia.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan sebuah pembangunan untuk kesejahteraan sebuah negara yang tidak menghiraukan hak asasi manusia warga negaranya telah melanggar prinsip dasar hak asasi manusia warga negaranya. Sebuah pembangunan yang tidak menghiraukan hak asasi manusia bisa menyebabkan hilangnya hak-hak individu seperti hak untuk ikut berpartisipasi, menyuarakan pendapat tentang jenis pembangunan yang dikehendaki, atau kehilangan properti. Semua itu adalah bentuk-bentuk hak dasar manusia yang paling fundamental dimana hak tersebut harus diberikan secara menyeluruh (universal).